linfo.id, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Pemerintah mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Langkah strategis ini diambil guna menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026).
Dalam arahannya, Menko AHY menegaskan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Menko AHY.
Ia mengakui masih terdapat ketimpangan besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel. “Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” lanjutnya.
Menko AHY menyoroti rendahnya kontribusi kereta api yang baru mencapai 4 persen untuk penumpang dan 1 persen untuk logistik nasional. Padahal, moda ini sangat efisien dan ramah lingkungan.
“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” tegasnya.
Terkait investasi, ia mencatat adanya celah yang lebar antara pembangunan jalan dan rel. “Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” katanya.
Menko AHY merinci kebutuhan spesifik setiap wilayah: Sumatra perlu perluasan jalur, Sulawesi butuh integrasi kawasan industri, sementara Kalimantan akan dibangun dari nol.
“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ujarnya.
Untuk menambah jaringan hingga 14.000 kilometer dan reaktivasi jalur hingga tahun 2045, dibutuhkan investasi sekitar Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun.
“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelas Menko AHY.
Menko AHY juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran transportasi publik secara lebih proporsional. Ia menutup arahannya dengan menekankan pentingnya integrasi tata ruang dalam pembangunan rel.
“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” pungkasnya.