Linfo.id, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merestui permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 620 miliar untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), turun dari permintaan awal sebesar Rp 675 miliar.
Kabar ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, penambahan anggaran ini direstui karena Kementerian Keuangan memahami urgensi dari langkah tersebut.
“Sudah cair untuk yang tahun ini. Alhamdulillah anggaran belanja tambahan sekitar Rp 620 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan. Beliau Ibu Menkeu (Sri Mulyani) dan juga jajarannya menilai apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN ini memang penting,” kata AHY di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).
Dengan penambahan anggaran ini, AHY optimistis bisa menggencarkan pekerjaannya dan menuntaskan penugasan Kementerian ATR/BPN tahun ini, termasuk mengejar target pendaftaran 120 juta bidang tanah. Hal ini diharapkan dapat mendukung penyelesaian target 126 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2025 mendatang.
“Insyaallah tahun 2025 nanti kami juga mendapatkan support tambahan dari Kementerian Keuangan. Ini mudah-mudahan bisa mempercepat agar target-target pencapaian akhir tahun 2024 ini bisa kita wujudkan dengan baik,” ujarnya.
Sebelumnya, AHY meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024 ini. Namun permintaan tersebut belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak dilayangkan pada bulan Maret lalu.
“Belum ada respons dari Menkeu, tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan anggaran yang kami rasa esensial dan fundamental untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan,” kata AHY di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk melakukan berbagai terobosan. Menurutnya, masalah-masalah pertanahan dan tata ruang memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.
“Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini kompleks dan butuh dukungan anggaran. Inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara memiliki berbagai prioritas,” ujarnya.
Ia menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.
“Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN mencukupi kebutuhan dan target-target yang harus kami capai,” tutupnya.
