Linfo.id, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan peran krusial Pengadaan Tanah dalam pembangunan nasional. Baik untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN, Pengadaan Tanah memegang peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri AHY saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) di Pullman Jakarta Central Park pada Rabu (07/08/2024).
“Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, infrastruktur, baik yang termasuk PSN maupun yang Non-PSN, semuanya penting karena infrastruktur ini yang dinantikan masyarakat. Melalui infrastruktur, kita dapat menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pangsa pasarnya. Ini yang harus terus kita tingkatkan dan kawal,” ujar Menteri AHY dalam Rakernis bertajuk Sinergitas Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Demi Terciptanya Pembangunan Nasional yang Menyejahterakan & Berkeadilan Sosial tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri AHY juga menyoroti pentingnya Konsolidasi Tanah sebagai terobosan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama di wilayah terdampak bencana.
“Seperti yang terjadi pada korban bencana gempa di Cianjur. Setelah dilakukan Konsolidasi Tanah, para korban bencana akhirnya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik melalui relokasi dan pembangunan kembali. Penataannya juga lebih bagus, dan saya tahu ini karena saya beberapa kali hadir di lapangan untuk program Konsolidasi Tanah,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Selain itu, AHY juga mengimbau seluruh peserta Rakernis untuk mengejar target penilaian tanah dengan melengkapi Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), demi mendorong nilai ekonomi dan menarik minat investor.
“Ini bukanlah pekerjaan yang ringan. Completeness memang suatu ukuran, tetapi kualitas Peta ZNT yang lebih penting. Jika Peta ZNT berkualitas, produk ini benar-benar berguna bagi masyarakat, khususnya para investor,” tegasnya.
Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, melaporkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan baik PSN maupun Non-PSN telah berhasil merealisasikan tanah seluas 266 ribu hektare dengan total nilai ganti kerugian sebesar Rp468 triliun.
Embun Sari juga menambahkan, terkait penyelesaian penilaian ZNT dan nilai bidang tanah, saat ini telah mencapai cakupan seluas 40 juta hektare atau 59,18 persen dari seluruh Area Penggunaan Lain (APL) di Indonesia.
“Kami seluruh Penggawa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berkumpul di sini, mengharapkan dukungan, bimbingan, dan arahan dari Pak Menteri AHY agar program-program Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan senantiasa berjalan dengan baik,” pungkas Embun Sari.
Rakernis ini turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, perwakilan Badan Bank Tanah, para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah, serta para Pejabat Administrator di bidang Pengadaan Tanah dari seluruh wilayah Indonesia.
