linfo.id, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar pertemuan penting dengan pihak pemerintah dalam rangka membahas langkah-langkah strategis pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan difokuskan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Pertemuan tersebut digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Jalannya diskusi penting ini dipimpin langsung oleh Dasco, serta turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
”Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Dasco dalam konferensi pers di DPR usai pertemuan tersebut.
Fokus Tata Kelola Ekspor DSI dan Sektor ESDM
Dasco menjelaskan bahwa dalam pertemuan tertutup itu, pihak legislatif dan eksekutif secara spesifik membedah aturan tata kelola ekspor yang nantinya akan dijalankan oleh DSI. Selain itu, optimalisasi tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang berada di bawah komando Kementerian ESDM juga menjadi agenda utama.
”Sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola ESDM yang di bawah Kementerian ESDM, serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi,” ujarnya.
Beri Kepastian bagi Pelaku Pasar dan Investor
Langkah sinkronisasi regulasi ini dinilai sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum yang jelas serta iklim bisnis yang sehat bagi para pelaku usaha di dalam maupun luar negeri.
”Saya akan persilakan dulu dari sebelah kiri saya, Pak Dony Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, investor jelas, dan begitu juga mengenai tata kelola ESDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor,” imbuh Dasco kepada awak media.
Melalui koordinasi intensif ini, DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk terus menelurkan regulasi yang responsif, adaptif, serta mampu memotong jalur birokrasi perizinan yang selama ini dinilai menghambat masuknya modal asing ke Indonesia.
